IDXChannel – Rencana Grab Holdings Ltd. untuk mengakuisisi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dikabarkan terkendala regulasi dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia disebut menyoroti potensi dampak merger terhadap persaingan usaha dan kesejahteraan mitra pengemudi.
Kabar itu diketahui dari laporan Reuters sebagaimana dikutip dari Yahoo Finance, Kamis (19/6/2025). Grab disebut tengah mengupayakan akuisisi GoTo dengan nilai valuasi sekitar USD7 miliar.
Namun, proses negosiasi disebut tertunda karena pemerintah Indonesia meminta sejumlah persyaratan tambahan sebelum menyetujui aksi korporasi tersebut. Menurut dua sumber dalam laporan tersebut menyebut pemerintah tengah mengevaluasi dampak sosial ekonomi dari merger ini, terutama potensi dominasi pasar layanan transportasi daring dan pengiriman makanan.
Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya perlindungan bagi mitra pengemudi dan konsumen. Selain itu, penolakan dari lapangan juga mulai bermunculan.
Pada Mei 2025, ratusan pengemudi dan kurir menggelar aksi unjuk rasa menolak merger. Mereka menilai penggabungan dua entitas besar dapat menurunkan pendapatan dan mempersempit ruang negosiasi tarif.
Salah satu tuntutan utama pemerintah adalah adanya kepastian skema tarif dan insentif yang adil pasca-merger. Pemerintah Indonesia juga mendesak agar entitas baru memberikan manfaat nyata bagi pekerja sektor gig economy.
Sementara itu, Grab dan GoTo belum mengeluarkan pernyataan resmi soal kesepakatan tersebut. Keduanya masih bungkam.
Grab sebelumnya menyatakan tidak sedang dalam pembicaraan terkait akuisisi, namun diketahui telah menggalang dana USD1,5 miliar dari penawaran obligasi konversi. Dana itu disebut akan digunakan untuk kebutuhan strategis, termasuk potensi akuisisi.
Sementara itu, GoTo belum mengumumkan adanya transaksi baru, namun valuasi pasar perseroan kini berada di kisaran USD4,4 miliar. Laporan tahunan 2024 mencatat bahwa sekitar 73,9 persen saham GoTo dimiliki oleh investor asing di antaranya SoftBank (7,65 persen) dan Taobao China Holding (7,43 persen) milik Alibaba Group.
Kementerian Perhubungan Indonesia enggan memberikan komentar mengenai rencana akuisisi ini. Namun, berbagai sumber menilai restu regulator Indonesia akan menjadi kunci utama dalam keberlanjutan rencana merger dua raksasa digital Asia Tenggara tersebut.
(Ibnu Hariyanto)